Penanganan Stunting Jadi Prioritas Pemkot Baubau
Baubau,madingsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menaruh perhatian serius terhadap persoalan stunting yang masih cukup tinggi. Pada 2024, prevalensi stunting tercatat sebesar 29,8 persen dan ditargetkan turun menjadi 24,2 persen pada 2026 atau berkurang sekitar 5,6 persen.
Penekanan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Bapperida, Kamis (26/04/2026), dipimpin Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.
Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan angka statistik, tetapi mencerminkan kualitas pembangunan manusia di daerah. Pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak lahir.
“Pembangunan bisa melaju pesat, tetapi jika stunting tidak teratasi, siapa yang akan meneruskan harapan kita? Ini bukan hanya masalah individu, tapi masalah keberlangsungan bangsa,” ungkapnya.
Orang nomor dua di kota Baubau kembali mengulas pola penanganan gizi di masa lalu yang dinilai lebih menyentuh langsung masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga.
“Dulu di televisi (TVRI), pemerintah sampai mengajarkan cara membuat bubur yang benar. Ibu hamil diajak menanam sayur di kaleng bekas. Intervensinya sampai ke dapur. Namun sekarang, banyak anak lebih sering diberikan jajanan instan yang berdampak pada kekurangan gizi kronis atau stunting by design,” ujarnya.
Target penurunan stunting tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam dokumen perencanaan daerah, penurunan hingga 24,2 persen pada 2026 menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai.
“Artinya ada sekitar 5,6 persen yang harus kita tekan dalam waktu dekat. Ini bukan sekadar komitmen administratif, tapi janji kita kepada generasi masa depan,” tegasnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami keterbatasan, seluruh organisasi perangkat daerah tetap diminta menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama dengan pendekatan efisiensi program.
“Kita harus kencangkan ikat pinggang, tapi jangan sampai kinerja turun. Pilih program yang berorientasi hasil dan pangkas yang tidak perlu. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tapi juga komitmen dan soliditas tim,” jelasnya.
Peran camat dan lurah juga ditekankan sebagai ujung tombak di wilayah masing-masing. Dukungan terhadap kerja petugas puskesmas dan OPD teknis dinilai penting agar intervensi gizi benar-benar menjangkau masyarakat.
“Camat dan lurah adalah ‘presiden’ di wilayahnya. Pastikan setiap intervensi menyentuh langsung kelompok sasaran. Mari kita bangun gerakan bersama untuk mewujudkan generasi emas Baubau 2045,” pungkasnya.
Upaya percepatan ini diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mendorong terciptanya generasi sehat menuju visi Indonesia Emas 2045.
Laporan: Alyakin
