IDI Baubau: Aksi Mogok Bukan Solusi Utama Dokter PTT
Baubau, madingsultra.com — Keterlambatan pembayaran gaji dokter PTT di Kota Baubau tak hanya memicu aksi mogok kerja sehari, tetapi juga membuka persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Di tengah polemik tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Baubau, dr. Hasrida Hamid mengaku, sejak awal pihaknya terus mendukung dan mengawal persoalan dokter PTT kepada pemerintah daerah. Namun,organisasi profesi tidak menganjurkan aksi mogok karena dokter merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan.
“Kami dari awal dukung teman-teman, mengawal ini ke pemerintah, jadi posisi kita di organisasi memang tidak menganjurkan untuk mogok karena dokter-dokter ini garda terdepannya pelayanan kesehatan. Walaupun ada yang lain, kalau tidak ada dokternya tidak bisa jalan juga,” kata ketua IDI Baubau, dr. Hasrida ketika di temui media ini di kantor wali kota Baubau, Sabtu (23/5/2026).
Ia mengatakan, IDI terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota baubau, khususnya dinas kesehatan, DPRD, hingga Sekretaris Daerah untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Sekda menyampaikan akan mencarikan jalan lain untuk menanggulangi sementara keadaan ini,” katanya.
Selasa (19/5/2026), pemerintah akhirnya memastikan pencairan gaji bagi 30 dokter PTT yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi. Saat ini, pelayanan kesehatan di Kota Baubau kembali berjalan normal.
“Alhamdulillah kemarin empat bulan dibayarkan, 30 terdiri dari dokter gigi, dokter umum, teman-teman sudah masuk kerja, pasien gawat pasti teman-teman datang, tidak mungkin ditinggal,” ungkapnya.
Disisi lain, saat aksi mogok kerja dokter PTT sehari, Ketua IDI Baubau tengah berada di luar daerah. Meski demikian, pertemuan daring dilakukan bersama dokter PTT sebelum aksi berlangsung.
“Tapi memang dari provinsi sangat tidak menganjurkan aksi mogok,” ujarnya.
Ketua IDI menilai kesejahteraan tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian pemerintah. Meski demikian, ia menyebut Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit terus berupaya menangani persoalan tersebut.
“Hanya memang butuh diperhatikan dari pemerintah, tapi dinas kesehatan tidak tinggal diam, karena saya jalan sama pak kadis, direktur, jadi mereka mengurus itu, jadi ini karena anggaran dari pusat belum turun,” jelasnya.
Ia menerangkan, pada 2025 pembayaran gaji dokter PTT masih menggunakan anggaran DAU kesehatan dan petunjuk teknis sudah tersedia sejak Maret sehingga pembayaran dapat dilakukan pada April. Sementara pada 2026, aturan dari pemerintah pusat disebut belum turun.
Kendati demikian, pihaknya meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. IDI juga tetap mendukung Pemerintah Kota Baubau di sektor kesehatan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Kesejahteraan teman-teman lebih diperhatikan karena memang masa efisiensi berdampak, tapi apapun alasannya layanan kesehatan tidak berkurang seperti ini, kami dokter-dokter akan terus berjuang untuk kemajuan pelayanan kesehatan,” tutupnya.
Laporan: Alyakin
