Willy Aditya: Musrenbang HAM 2025 Terjemahan Awal Visi HAM Presiden Prabowo
Jakarta, madingsultra.com — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional 2025 merupakan bentuk konkret penerjemahan Kementerian Hukum dan HAM terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam poin pertama Astacita ditegaskan mengenai penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM. Menurut Willy, rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara wajib memajukan demokrasi sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo menempatkan penguatan HAM sejajar dengan Pancasila dan demokrasi. Ada pesan penting di sana yang harus ditindaklanjuti oleh kementerian,” ujar Willy dikutip antara.com Jumat (05/12/2025)
Atas dasar itu, ia mengapresi rencana Kementerian HAM menggelar Musrenbang HAM Nasional pada 8–10 Desember 2025 sebagai forum untuk memastikan arah pembangunan nasional benar-benar berbasis HAM.
Willy mendorong perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi bahasan utama dalam musyawarah tersebut. Baginya, pelaksanaan Musrenbang HAM menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam memperkuat agenda HAM secara nasional.
“Saya berharap forum ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun kerangka kerja yang jelas mengenai promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” ujar pimpinan komisi DPR yang membidangi hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme tersebut.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan strategis mengenai visi misi dalam bidang HAM. Karena itu, Kementerian HAM perlu menerjemahkannya menjadi program prioritas yang terukur dan dapat dicapai sepanjang masa pemerintahan.
Willy juga menegaskan bahwa penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemenuhan layanan dasar publik, kata dia, memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pencegahan kekerasan maupun diskriminasi oleh aparat.
Ia mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk menerapkan prinsip HAM dalam setiap tugasnya. Pemerintah daerah juga diharapkan menjadi perpanjangan tangan pusat dalam memastikan pemenuhan HAM di wilayah masing-masing.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama, mulai dari pembenahan basis data pelanggaran hingga upaya pemulihan dan pemenuhan hak korban, yang tidak mungkin dijalankan hanya oleh pemerintah pusat.
Kementerian HAM, lanjutnya, akan menyusun langkah-langkah strategis pembangunan HAM melalui Musrenbang HAM Nasional 2025.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menilai pelaksanaan Musrenbang HAM Nasional sebagai yang pertama di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah dalam memposisikan HAM sebagai aset pembangunan yang tidak berwujud namun sangat fundamental.
“Selama ini kita mengenal musyawarah pembangunan nasional. Kini pemerintah secara resmi melaksanakan Musrenbang HAM Nasional. Ini adalah salah satu tonggak sejarah penting,” ujar Pigai, Selasa (2/12).
Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional sekaligus tindak lanjut Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan isu HAM pada posisi utama. Melalui musrenbang ini, pemerintah akan merumuskan arah pembangunan HAM nasional, mengarusutamakan prinsip HAM dalam pembangunan, serta menyusun target jangka panjang menuju Indonesia sebagai negara berpengaruh pada 2045. (Adm)
