Polemik Pembatalan Selter Sekda Pertama, GMNI Soroti Kerahasiaan Surat BKN oleh Pemkot
Baubau,madingsultra.com — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Baubau melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menyebut surat balasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pembatalan Seleksi Terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau 2024 bersifat rahasia.
GMNI menilai alasan kerahasiaan tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. Mereka meminta pemerintah membuka isi surat tersebut secara transparan agar tidak memunculkan dugaan adanya permainan dalam proses pembatalan Selter Sekda.
Sekretaris GMNI Baubau, Sarman, menegaskan bahwa persoalan kepegawaian daerah bukan urusan pribadi, melainkan bagian dari administrasi publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kalau surat itu benar menyangkut kepentingan publik, kenapa harus ditutup-tutupi? Jangan sampai alasan rahasia justru memunculkan dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya, Jumat, (8/5/2026).
Menurutnya, klaim rahasia tidak bisa disampaikan begitu saja tanpa penjelasan dasar hukum yang jelas. Apalagi surat tersebut berkaitan langsung dengan proses seleksi pejabat strategis di lingkup Pemkot Baubau.
GMNI mengingatkan, keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, mereka mendesak Kesbangpol, BKN, dan Kementerian PAN-RB segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin publik terus dibuat bertanya-tanya. Jika memang tidak ada masalah, buka saja isi suratnya secara terang-benderang,” lanjutnya.
GMNI menilai sikap tertutup dalam persoalan tersebut justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memunculkan spekulasi liar terkait dugaan nepotisme maupun kepentingan tertentu dalam pembatalan Selter Sekda Baubau.
Sebagai bentuk pengawalan, GMNI menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan siap melakukan advokasi agar hak masyarakat terhadap informasi publik tidak diabaikan.
Laporan: Alyakin
