Keuangan Pemkot Baubau Dipantau Kemenkeu RI, BPKAD Minta OPD Konsisten Serap Anggaran
Baubau, madingsultra.com — Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau hingga saat ini masih terus dipantau oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya stabilitas penggunaan dan serapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau, Hj. Yulia Widiarti, ST., M.Si, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Pemkot Baubau dipantau oleh Kementerian Keuangan.
“Pak Purbaya Yudhi masih melihat dulu semua daerah bagaimana penggunaan keuangannya. Apabila pengelolaan keuangan pada triwulan pertama stabil dan pemakaiannya juga stabil, bisa saja kita diberikan tambahan anggaran,” ungkap Plt BPKAD Kota Baubau, Hj. Yulia Widiarti ketika di temui madingsultra.com di ruang kerjanya, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, Kementerian Keuangan
terus mencermati daerah-daerah dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, BPKAD mulai memperketat pengendalian penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mulai sekarang kami mengontrol semua pemakaian anggaran di setiap OPD. Harapannya OPD bisa konsisten dengan anggaran yang sudah mereka buat,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran dapat berdampak pada penilaian pemerintah pusat terhadap keseriusan daerah dalam mengelola keuangan.
“Jangan sampai di triwulan satu harapannya Rp1 miliar, tetapi serapannya hanya Rp200 juta. Itu bisa dinilai tidak serius atau tidak maksimal dalam penggunaan anggaran, sehingga berpotensi ditarik atau dikembalikan ke pusat,” tegasnya.
Menurutnya, laporan pertanggung jawaban dari setiap OPD juga menjadi hal penting, sebab menjadi dasar penyaluran dana dari Kementerian Keuangan ke daerah.
“Kami harap semua OPD bisa membantu kami di keuangan. Ke depan juga harus ada laporan pertanggung jawaban, karena itu menjadi dasar penyaluran dana dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Selain itu, untuk mencapai target suatu kegiatan diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat, baik antar OPD, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Hal tersebut sejalan dengan tagline kepemimpinan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Baubau Ir. Hamsinah Bolu yang menekankan pentingnya kerja bersama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
“Saya kira sejalan dengan tagline Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau untuk bekerja bersama, sehingga visi dan misi dapat tercapai. Program tidak akan tercapai kalau OPD hanya berjalan sendiri,” tuturnya.
Kendati demikian, kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Kota Baubau, tetapi merupakan kebijakan nasional yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia.
“Efisiensi ini tidak hanya berlaku di Baubau, tapi secara nasional. Namun saat ini APBD dan DPA masing-masing OPD sudah ditandatangani, sehingga kegiatan sudah bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
Laporan: Alyakin
