Negara Mengakui, Daerah Mengingkari: Kekacauan P3K-PW Kota Baubau
Baubau, madingsultra.com — Gerakan Pemerhati P3K-PW Kepulauan Buton (Kepton) menggelar aksi damai dan konstitusional terkait proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K-PW) Kota Baubau tahun 2025 yang diduga sarat ketidakadilan, tidak objektif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Aksi tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Baubau, Senin (19/01/2026).
Ketua forum pemerhati P3K-PW Kepton, La Ode Triad, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakjelasan status tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun justru tersingkir dalam skema P3K-PW.
“Kami mendesak Wali kota Baubau agar mengeluarkan SPTJM untuk honor yang layak, sebagai data susulan di Kemempan RB.” tegas La Ode Triad ketika di konfirmasi madingsultra.com di kantor Wali Kota Baubau.
Dalam pengumuman resmi melalui Surat Keputusan Wali Kota Baubau, pihaknya mencium kejanggalan serius, yakni dugaan lolosnya honorer siluman dalam P3K-PW.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa negara harus membiayai dugaan honorer siluman dengan uang rakyat, sementara tenaga honorer yang memiliki SK lama dan jelas justru tersingkir?” tegasnya.
Keanehan lain, kata mantan aktivis ini, adalah dibentuknya tim verifikasi dan validasi di kota baubau yang tidak pernah terjadi di daerah lain di Indonesia. Tim ini diklaim bertujuan meminimalisir data siluman, memverifikasi honorer yang telah meninggal dunia, pindah daerah, atau tidak lagi mengabdi.
Namun faktanya, secara kolektif tim tersebut justru menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak sehingga memunculkan kecurigaan bahwa verifikasi dijadikan alat legitimasi meloloskan honorer siluman.
“Pertanyaannya jelas, apakah calon P3K Paruh Waktu ini honorer sungguhan atau siluman? Mari kita adu data secara terbuka,” katanya.
Olehnya itu, ia menantang pemerintah daerah untuk membuka data 1.881 peserta yang dinyatakan lulus P3K-PW dan membandingkannya dengan tenaga honorer yang memiliki SK lama serta telah puluhan tahun melayani masyarakat.
Padahal, lanjutnya, negara telah mengakui P3K-PW sebagai program nasional, sebagaimana tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang secara serius mengakomodasi tenaga honorer.
“Lucunya, pemerintah daerah justru seolah menolak pengakuan negara. Ini bentuk ketidakloyalan terhadap pemerintah pusat, sekaligus pengingkaran terhadap abdi negara sendiri,” kritiknya keras.
Ia menegaskan, nasib tenaga honorer tidak boleh ditentukan oleh tim verifikasi yang bekerja tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Selain berunjuk rasa di jantor wali kota baubau, Gerakan pemerhati P3K Kepton juga menggelar aksi damai di DPRD Kota Baubau dan melakukan dialog. Hasilnya, DPRD bakal menyiapkan anggaran P3K-PW sebagai bentuk keseriusan politik anggaran.
“DPRD siap mengawal dan memanggil pihak pemerintah untuk mengevaluasi ulang data 1.881 peserta yang lulus, yang terindikasi kuat bermasalah,” pungkasnya.
Laporan: Alyakin
