Pembahasan KUA-PPAS 2026 Dimulai, DPRD Baubau Prioritaskan Kebutuhan Dasar
Baubau,madingsultra.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026. Ketua DPRD Ardin Jufri, memastikan peruntukan anggaran daerah sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat, Ketua DPRD Ardin Jufri, menyampaikan masukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ya, pasti kita pentingkan hal-hal yang strategis dan prioritas. Arah kebijakan tetap ke pendidikan dan kesehatan, itu hal penting yang harus kita utamakan,” ujar Ketua DPRD,Ardin Jufri saat ditemui madingsultra.com di ruang kerjanya, Rabu (19/11/2025).
Politisi Golkar, Ardin Jufri menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS merupakan tindak lanjut dari dokumen Pemkot yang diterima DPRD, sehingga perlu dicermati secara teliti karena postur APBD tahun 2026 di daerah mengalami pengurangan.
“Nah, karena ini dokumennya kita baru terimah dan kita harus lebih cermat lagi membaca dokumen, agak beda ini postur anggaran kita tahun 2026, karena ada pemotongan dana DAU yang cukup luar biasa, namun itu bukan hanya kota baubau, hampir diseluruh daerah di indonesia terjadi pengurangan anggaran” katanya.
Untuk Kota Baubau lanjutnya, pengurangan anggaran sekitar Rp180 miliar, angka yang cukup besar dan berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu, perlu dipikirkan agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas layanan publik, sekaligus memastikan pemanfaatan keuangan daerah secara maksimal dan optimal.
“Tentunya kalau kita bicara pembangunan inikan, bicara belanja modal, walaupun ada pengurangan anggaran 180 miliar itu, kita juga tetap berupaya ada posri untuk belanja modal ataupun pekerjaan kegiatan, kita harapkan tetap jalan.” ujarnya.
Badan Anggaran akan mempertimbangkan belanja modal, sebab kebutuhan dasar prioritas lebih di utamakan demi kesejahteraan masyarakat. “Makanya ini ita kita agak sedikit selektif terkait kebijakan anggaran kita. jangan sampai ada yang terganggu, utamahnya pelayanan dasar, itu penekanannya.” ungkapnya.
Kendati demikian, pembahasan KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026 dipastikan akan diselesaikan tepat waktu. “Kita optimalkan waktu yang ada. Walaupun mepet, kita usahakan selesai tepat waktu. Yang jelas, kebutuhan dasar kita prioritaskan,” tutupnya.
laporan: Alyakin
