Dinas Perikanan Baubau Dorong Program Kampung Nelayan Merah Putih ke Pemerintah Pusat
Baubau, madingsultra.com — Guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dinas Perikanan Kota Baubau terus berupaya memperjuangkan program kampung nelayan merah putih di pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau, Hj. Yulia Widiarti, ST., M.Si, menjelaskan bahwa kampung nelayan merah putih merupakan program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disinergikan dengan program koperasi merah putih.
“Program ini akan memberikan dukungan fasilitas perikanan tangkap, seperti perahu, kapal, jaring, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya” ungkap Hj. Yulia Widiarti ketika di temui madingsultra.com di kantor BPKAD Baubau, Rabu (4/2/2026).
Oktober 2025 lalu, kata dia, pihaknya telah mengusulkan Kelurahan Lakologou sebagai lokasi kampung nelayan merah putih. Namun, setelah dilakukan kajian, Kelurahan Bone-Bone dinilai memiliki potensi karena letaknya berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
“Awalnya kami mengusulkan di Kelurahan Lakologou, namun setelah kami cermati, Kelurahan Bone-Bone berpotensi karena berada di sekitar TPI. Dan ada juga usulan dari masyarakat di Kelurahan Lowu-Lowu,” katanya.
Khusus di Kelurahan Lowu-Lowu, lanjutnya, pengusulan program tersebut murni dari masyarakat. Bahkan, masyarakat setempat menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan lahan kepada pemerintah.
“Di Lowu-Lowu, masyarakat sepakat menghibahkan tanahnya untuk dijadikan kampung nelayan merah putih. Saya juga sudah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat nelayan” katanya.
Menurutnya, salah satu syarat utama program kampung nelayan merah putih adalah ketersediaan lahan yang berstatus aset milik kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi.
“Syaratnya itu mayoritas masyarakat nelayan, kemudian ada lokasi yang tidak jauh dari pantai atau perairan, sehingga interaksi nelayan tidak jauh.”katanya.
Awal tahun ini, Dinas Perikanan kembali mengusulkan beberapa lokasi prioritas kepada pemerintah pusat. Namun demikian, setiap kabupaten/kota hanya dibatasi satu lokasi, sementara peminat program ini cukup banyak di seluruh Indonesia.
Olehnya itu, pemkot baubau terus melakukan pendekatan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lokasi di Kelurahan Bone-Bone maupun Lowu-Lowu dapat dipertimbangkan.
“Kalau usulan sudah masuk, kita tinggal menunggu. Memang setiap daerah hanya diberikan satu lokasi, sehingga kami berupaya melakukan pendekatan kembali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kita coba usulkan di Bone-Bone dan lowu-lowu.” katanya.
Disamping itu, kawasan kampung nelayan merah putih membutuhkan luasan minimal sekitar 5.000 meter persegi hingga satu hektare untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas nelayan, seperti tambatan perahu dan tempat penyimpanan ikan.
“Masyarakat nelayan didukung agar kembali berdaya dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Kendati demikian, Pemkot Baubau tetap berkomitmen mendorong program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBD, provinsi, maupun APBN serta memaksimalkan pemanfaatan program pemerintah pusat di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin, apa lagi sekarang kondisi fiskal terbatas dengan adanya efesiensi anggaran, untuk di biayai APBD kami berusaha agar mendapatkan progam kampung nelayan merah putih ataupun program-program yang lain yang bersumber dari APBN untuk mendukung masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Alyakin
