Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kemensos Rumuskan 9 Fokus Kebijakan Baru
Jakarta, madingsultra.com — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos). Sembilan poin tersebut menjadi pedoman utama penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2026.
Menurut Gus Ipul, seluruh program Kemensos ke depan harus berjalan secara terintegrasi, tidak lagi parsial antar-unit kerja. Ia menargetkan mulai 2026, seluruh jajaran di Kemensos dapat bersinergi penuh demi efektivitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Mulai tahun 2026, saya minta sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegas Gus Ipul dalam rapat pimpinan pejabat tinggi di kantor Kemensos dikutip beritasatu.com Kamis (9/10/2025).
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, sembilan arah kebijakan ini telah disusun sejak awal masa jabatannya. Ia meminta seluruh pejabat tinggi madya dan pratama menjadikannya acuan dalam laporan kinerja satu tahun Kemensos di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran.
Sembilan Arah Kebijakan Strategis Kemensos 2026
1. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Peningkatan akurasi basis data sosial-ekonomi nasional agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
2. Kolaborasi dan Integrasi Program dengan Pemerintah Daerah
Penguatan kerja sama lintas instansi dan daerah untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat.
3. Pengembangan Care Economy
Pemberdayaan ekonomi berbasis perawatan (care economy) dengan melatih generasi muda menjadi caregiver profesional.
“Anak-anak diajari menjadi pendamping yang terampil merawat. Ini bisa jadi peluang kerja baru,” ujar Gus Ipul.
4. Perluasan Kerja Sama dengan Swasta dan Filantropi
Mendorong sinergi Kemensos dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga filantropi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan Kompetensi Pilar Sosial dan ASN PPPK
Peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan efektivitas kerja para pilar sosial serta ASN jalur PPPK.
“PPPK sudah diangkat, sekarang tinggal bagaimana kapasitas dan pola kerjanya ditingkatkan,” katanya.
6. Penjaminan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Penguatan sistem bansos dan kartu kesejahteraan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
7. Penguatan Unit Layanan Sosial sebagai Center of Excellence
Puskesos, LKS, dan berbagai unit layanan sosial akan ditingkatkan menjadi pusat unggulan (center of excellence).
8. Integrasi Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Integrasi program lintas kementerian untuk memperkuat dampak pemberdayaan dan menurunkan angka kemiskinan.
9. Sekolah Rakyat untuk Fakir Miskin dan Rentan
Program Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.
Dengan sembilan arah kebijakan tersebut, Kementerian Sosial berkomitmen memperkuat sinergi antarprogram dan memastikan capaian nyata di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. (adm)