BGN Disorot Usai Kasus MBG, Luhut: Kritik Boleh, Tapi Lihat Prosesnya
Jakarta,Madingsultra.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Program yang baru berjalan kurang dari satu tahun itu menuai kritik keras terkait pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi BGN yang baru dipimpin oleh Dadan Hindayana selama sembilan bulan terakhir.
“Ini kan baru sembilan bulan Pak Dadan. Jadi jangan buru-buru kritik sana-sini. Kritik boleh saja, tidak masalah, tapi lihat juga prosesnya berjalan bagus atau tidak,” ujar Luhut di Kantor DEN, dikutip dari beritasatu.com Jumat (3/10/2025).
Luhut mengaku prihatin atas insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
“Kalau kurang di sana-sini, ya kita perbaiki. Jangan pesimis kalau ada kekurangan. Kita sangat berhati-hati dengan kejadian kemarin, tapi semua proses perbaikan sedang berjalan,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek teknis pelaksanaan, Luhut juga menyinggung penyerapan anggaran MBG yang dinilai kini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia memastikan dana program tidak akan terbuang sia-sia dan justru berperan menggerakkan ekonomi daerah.
“Tadi kami pastikan serapan anggarannya sekarang jauh membaik. Jadi, Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu menarik anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.
Menurut Luhut, optimalisasi penyerapan anggaran bukan hanya soal efisiensi belanja, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program gizi nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengingatkan akan memangkas anggaran MBG jika realisasinya tidak berjalan optimal. Total alokasi program mencapai Rp71 triliun, dan pemotongan siap dilakukan bila hingga Oktober 2025 dana tidak terserap maksimal.
Peringatan tersebut menjadi perhatian serius BGN untuk mempercepat realisasi program. Namun, Luhut menegaskan pentingnya memberi waktu dan ruang bagi BGN untuk memperbaiki kekurangan di tengah upaya memastikan anak-anak penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang layak dan aman. (adm)
